Sumber Hukum dari Semua Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Negara Indonesia adalah
Indonesia, sebagai negara hukum yang berkedaulatan, memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh warga negara dan institusi yang ada di dalamnya. Fakta bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang tertulis menjadikan pentingnya mengetahui sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan yang ada.
Sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia dan merupakan dasar dari semua peraturan dan kebijakan di negara ini.
Sumber hukum hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengatur tentang bentuk dan jenis, proses pembentukan, fungsi dan efek, hingga pengundangan dan pengumuman peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hirarkhi tersebut diawali dengan UUD 1945, kemudian disusul oleh peraturan yang lebih rendah seperti Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Semua peraturan-peraturan tersebut berasal dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
Selain itu, Konstitusi juga mencakup asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti keadilan, keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Heirarki peraturan perundang-undangan ini adalah panduan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam membuat dan mengimplementasikan peraturan.
Dengan demikian, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dapat dikatakan sebagai sumber hukum utama dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Jadi, jawabannya apa? Sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
